KabarReal. Com, Jakarta — Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya, membuat kejutan dengan kebijakan menarik dana pemerintah yang selama ini disimpan di Bank Indonesia (BI) untuk kemudian ditempatkan di bank-bank milik negara, Sabtu (27/9/2025)
Langkah tersebut dinilai selaras dengan ajaran Islam yang melarang praktik iktinaz atau menahan serta menganggurkan uang.
Ketua PP Muhammadiyah sekaligus pengamat sosial, ekonomi, dan keagamaan, Anwar Abbas, menilai kebijakan Purbaya bertujuan menggerakkan roda perekonomian.
“Uang menurut Purbaya harus diputar, ditransaksikan, dan diinvestasikan agar permintaan barang dan jasa meningkat. Dunia usaha pun akan merespons dengan meningkatkan produksi dan suplai,” ujar Buya Anwar dalam keterangannya, Rabu (24/9/2025).
Menurutnya, jika uang dibiarkan menganggur, investasi, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi justru akan stagnan. Anwar menilai pandangan tersebut sejalan dengan Alquran dalam surat At-Taubah ayat 34, serta pandangan Imam Al-Ghazali yang menegaskan bahwa uang tidak boleh ditimbun, melainkan harus beredar demi kemaslahatan umat.
“Bila uang disimpan, daya beli masyarakat menurun, produksi melemah, dan perekonomian mengecil. Itu berarti pemilik uang mengabaikan kewajiban sosial dari harta yang dimiliki,” terangnya
Anwar juga mengingatkan bahwa Islam melarang praktik yang menimbulkan mudarat, sesuai kaidah fikih adh-dhararu yuzâlu (kemudaratan harus dihilangkan) serta hadis Nabi la dharara wa la dhirar (jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain).
“Di sinilah kesesuaian kebijakan Purbaya dengan pelarangan iktinaz dalam Islam, karena sama-sama menekankan pentingnya uang difungsikan untuk kepentingan transaksi dan kemaslahatan rakyat,” tegas Anwar.
Meski begitu, ia menambahkan, terdapat perbedaan dalam sistem yang digunakan.
“Purbaya masih mempergunakan sistem ribawi dan nonribawi, sedangkan Islam hanya menempuh jalur nonribawi,” pungkasnya.
Kebijakan menarik dana dari BI ini muncul dari kritik terhadap lamanya penempatan dana pemerintah di rekening bank sentral yang dianggap kurang produktif. Dana idle tersebut tidak memberi dampak langsung bagi ekonomi riil, sementara kebutuhan pembiayaan masyarakat dan dunia usaha semakin besar.
Dengan menempatkan dana di bank-bank pemerintah, Kementerian Keuangan berharap perbankan memiliki likuiditas lebih untuk menyalurkan kredit ke sektor produktif. Kebijakan ini juga diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan peredaran uang di masyarakat, setelah sebelumnya pemerintah mengandalkan instrumen fiskal dan moneter yang dinilai belum optimal
